Profil Simpul Jaringan Kabupaten Kota

<p>terlampir</p>

<p>Bu Elly</p><ul><li>Cover depan</li><li>Sesuaikan tahun 2022-2026 di judul brarti di isi juga semua</li><li>Tata penulisan, struktur penulisan, belum ada halaman</li><li>Di part 2.1.2 tambahin tentang SDI karena sesuai judul</li><li>Tabel di 4.2 tentang kewenangan sesuai kabupaten saja, diluar itu dihilangkan</li><li>Ini belum ada matrik nya, mau melakukan apa dan targetnya apa</li></ul><p>Pak Bastian<br>Mengadopsi dari provinsi kaltim, makanya banyak tentang DG, harapannya renduk Berau bisa berbicara tentang data statistik, karena renduknya itu SDI. Karena saat ini renduk ini porsinya masih banyak IG, belum statistik</p><p>Pak Aris</p><ul><li>Harus clear dulu ini targetnya apa, penyelenggaraan IG ataukan SDI? Jika arahnya SDI, maka banyak hal yang belum dimasukkan</li><li>Yang kedua itu terkait perbup yang masih umum, tidak spesifik spasial dan statistik. Perlu dibuat peraturan yang mengatur penyelenggaraan IG secara detail, baik itu peraturan turunan, juknis, dll. Karena jika renduk ini berakhir jadi renduk penyelenggaraan IG, tapi perbup tentang IG itu belum ada.</li><li>Ketiga, nanti maksud dan tujuannya pun jadi terimbas karena isinya penyelenggaraan IG sekali</li><li>Sasaran juga nanti maunya kemana, apakah penyelenggaraan IG, atau ke SDI</li><li>Perpres mengenai BIG yang berlaku sekarang yaitu Perpres No 128 Tahun 2022</li><li>Tabel 4 mengenai data yang diproduksi itu jika SDI maka ditambah lagi untuk data statistik, data keuangan dan data lainnya</li><li>Tabel 4.2 walidata diubah menjadi produsen data</li><li>Bab 5.2 itu tugas apakah di bappelitbang</li><li>Analisis kesenjangan kelembagaan, terkait regulasi yang mengenai kelembagaan yang ada</li></ul><p>Pak Syamsul</p><ul><li>Terkait SPBE</li><li>Terkait SIPD</li><li>Disebut pembina data geospasial</li><li>Gunakan istilah yang sesuai dengan SDI</li><li>Inventarisasi hardware untuk pengadaan peta</li><li>Geoportal untuk bisa dapat lebih dirapihkan. Metadatanya geonode itu minimalis. Jadi jika ingin sesuai standar, dibuat di luar dulu baru di upload.</li></ul>

dihadiri oleh Bappeda Kab. Berau, BPS Kaltim, BPS Berau dan beberapa OPD Kab. Berau. Agenda pertama adalah pembahasan ranperbup Sata Data Berau, perlu dilakukan penunjukan OPD pada tugas2 Satu Data. Tahun 2018 sudah ada geoportal yang terhubung dengan inageo di http://geoportal.beraukab.go.id/ (geonode), tahun 2021 berkerjasama dengan GIZ membuat geoportal di http://satudata.beraukab.go.id/ yang sudah dikustomisasi sesuai kebutuhan Kabupaten berau dan berbasis Geonode juga. Tindaklanjutnya penyesuaian Perbup dan melakukan migrasi data portal lama ke portal baru dan integrasi ke inageo untuk portal baru.

Kabupaten berau - sudah memiliki perbup tentang regulasi dalam penyediaan DG/IG tahun 2017 - sudah memiliki SK tim gugus tugas IG tahun 2018 - perbup satu data masih dibagian hukum setelah disepakati secara substansi - SOP terkait penyelenggaraan IG meliputi penyediaan, pelaksanaan, penggunaan dan publikasi. - sarana teknologi untuk mendukung kebijakan satu peta melalui Diskominfo sudah ada baik perangkat keras dan perangkat lunak - Peningkatan SDM dilakukan dengan pelatihan operator tingkat dasar dan tingkat lanjut - masih dalam proses memperbanyak data dan mengupdaate portal secara berkala sehingga data spasial banyak yang belum sesuai KUGI

Koordinasi terkait progres pembangunan Simpul Jaringan Kab. Berau. Saat ini sudah punya geoportal namun belum terkoneksi dengan Geoportal Nasional (tanahair.indonesia.go.id). Rencana tindak lanjut : mengirim surat permohonan koneksi geoportal ke BIG